A bamboo agroforestry project in Indonesia demonstrates how investing in nature-based solutions can lead the way in tackling climate change, deforestation, and biodiversity loss.
Despite having the fourth largest population in the world, Indonesia contains 10% of the world’s tropical forests, 60% of Asia’s tropical forests, and a significant amount of the world’s remaining virgin forest stands1. A whopping 144 million hectares, or 75% of Indonesia’s land area, is classified within forest boundaries. Within this, 45% of the land is managed for timber and forest production, and 21% is allocated to other conversion uses1. As such, secondary forest products, such as plywood, timber, rattan, and paper make up the most important non-oil exports, accounting for 25% of total industrial exports1. Although the exploitation of natural resources was once the primary goal of Indonesia’s forest management plans, there has been a shift to instead support a forest-based industry, protecting the environment and sustaining the yield of the forests
“Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim turut menyoroti isu perubahan iklim yang akan berdampak pada Indonesia. Nadiem mengatakan tanaman bambu bisa menjadi solusi untuk mencegah bencana perubahan iklim.
“Jadi ini satu hal yang menjadi masalah dunia, tapi Indonesia akan menjadi salah satu korban dari perubahan iklim. Dan bambu bisa jadi solusinya, karena bambu itu tumbuh cepat, bambu itu bisa tumbuh di berbagai macam pulau,” ujar Nadiem Makarim dalam video di akun Instagram Bamboo Foundation, Rabu (20/10/2021).
“Dan setelah itu bambu bisa digunakan sebagai kayu semua jenis barang apa saja,” lanjut Nadiem Makarim.
Disebutkan, bambu dapat menyerap hingga 50 ton karbon per hektar setiap tahunnya. Karbon merupakan salah satu gas yang memicu perubahan iklim secara global.”
“Pengelolaan keuangan daerah dengan Ecological Fiscal Transfers (EFT) atau Transfer Anggaran Berbasis Ekologi telah diadopsi oleh sejumlah pemerintah daerah di Indonesia. Skemanya berupa Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) dan Skema Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE)
Pemerintah NTT berkomitmen mewujudkan pembangunan ekonomi hijau yang salah satunya tercantum dalam misi RPJPD Provinsi NTT (2005-2025). Skema EFT diharapkan menjadi alternatif skema pendanaan untuk mencapai visi misi pembangunan Provinsi NTT.”
KUPANG, KOMPAS.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), mengajak semua bupati dan masyarakat di wilayah itu, agar menanam bambu. Menurut Viktor, bambu memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. “Tidak ada pilihan lain buat kita saat ini, karena bambu menyelamatkan kita, bukan hanya di Indonesia, namun di dunia juga,” ujar Viktor, saat beraudiensi dengan Presiden Direktur Yayasan Bambu Lestari, Arif Amir Rabik beserta timnya di ruang kerja Gubernur NTT, Rabu (29/9/2021) kemarin.
Recent Comments